LINTASNEWS – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menekankan agar Kepala Desa atau Lurah memimpin pelaksanaan posko tangguh Covid-19 di tingkat kelurahan atau desa.
Menurutnya, posko ini diharapkan untuk fokus pada empat hal yang menyasar perubahan perilaku masyarakat.
Empat fokus itu yakni upaya mendorong peribahan perilaku, pelayanan kesehatan masyarakat, pusat kendali informasi, serta menguatkan strategi tes, telusur, dan tindak lanjut (3T) di tingkat desa.
Secara struktural posko terdiri dari kepala desa dan lurah sebagai ketua, ketua BPD sebagai wakil ketua, dan beranggotakan perangkat desa dan elemen masyarakat lainnya.
“Kami juga berharap ada peran tokoh agama yang dapat mendorong keberhasilan posko ini. Selain itu, secara operasional TNI/Polri juga akan ikut terjun untuk mengawal operasi soal kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan covid-19,” kata Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di kanal YouTube BNPB Indonesia, Rabu (3/2).
“Sesuai arahan Pak Presiden bahwa posko ini perlu dibentuk dengan struktur sederhana dan menyesuaikan kearifan lokal masing-masing daerah, agar membantu meningkatkan kualitas penanganan covid-19 sesuai karakteristik di masing-masing daerah,” sambungnya.
Nantinya, jalannya operasional posko ini akan didukung dengan dana desa yang telah dialokasikan Kementerian Keuangan. Untuk itu, Wiku meminta pemerintah daerah ikut mendukung dan memerintahkan bawahannya agar program ini dapat berjalan dengan baik.
Satgas Penanganan Covid-19 pusat bakal memonitoring secara rutin untuk melihat perkembangan setiap posko. Pemantauan itu bakal dijadikan evaluasi terkait keefektifan program tersebut.
“Satgas covid-19 di pusat akan memimpin koordinasi rutin seluruh posko secara nasional bersama dengan Kemendagri dan seluruh K/L terkait bebagai upaya monitoring dan pelaksanaan program ini,” pungkasnya.
Posko Tangguh ini adalah bentukan Presiden RI Joko Widodo yang tujuannya untuk menekan laju penyebaran covid-19 di lini paling kecil, yakni tingkat RT/RW dan desa.
Saat itu, Presiden Jokowi mengakui secara terang-terangan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarkat (PPKM) di Jawa-Bali ternyata tidak efektif setelah angka infeksi COVID-19 tidak menunjukkan adanya penurunan.
Melanjutkan keluhan presiden itulah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ingin jangkauan PPKM dipersempit agar lebih optimal.
PPKM di wilayah Jawa-Bali sudah diterapkan sejak 11-25 Januari 2021 dan kembali diperpanjang hingga 8 Februari nanti. Namun, angka kasus covid-19 di wilayah tersebut masih terus melonjak.
(sak)
