LINTASNEWS-Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rizki Jonis menegaskan, semua pengurus dan kader di Tangsel solid mendukung Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal ini diungkapkan Rizki Jonis terkait isu kudeta terhadap AHY sebagai ketum Partai Demokrat yang sah dan konstitusional.
“Kita semua pengurus dan kader Partai Demokrat di Tangsel tetap solid, tetap mendukung AHY sebagai ketum PD,” tegas Rizki Jonis menjawab pertanyaan, apakah kader dan pengurus Partai Demokrat Tangsel mendukung penuh AHY.
Kepada Radar Tangsel.Com (Grup LintasNews.Co.Id), melalui pesan WhatsApp, Rabu (10/2/2021), Rizki menyatakan, Partai Demokrat Tangsel tidak terpengaruh dengan isu (kudeta) yang terjadi saat ini. “Tidak terpengaruh isu yang terjadi saat ini,” tandasnya.
Saat ditanya, apakah Demokrat Tangsel ada yang mendatangi oknum-oknum yang akan “mengkudeta” AHY? Anggota DPRD Kota Tangsel Daerah Pemilihan (Dapil) Tangsel II (Pamulang) ini menjelaskan, tidak ada. “Dan kami tahu mana yang baik, mana yang tidak baik,” bendahara DPC Partai Demokrat Tangsel itu menerangkan.
Kata loyalis AHY ini, dirinya mengimbau kepada semua pengurus dan kader Demokrat Tangsel agar tetap menjaga kekompakan. “Dan jangan terpengaruh berita yang menyesatkan,” ungkap politisi yang supel dan komunikatif dengan awak media ini.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Tangsel, H. Wawan Syakir Darmawan menegaskan sekalipun ada tsunami dan dikasih uang R0 100 miliar, semua kader tetap loyal ke AHY. “Kami tegaskan, sekalipun tsunami dan dikasih Rp 100 miliar, Demokrat Tangsel tetap setia ke AHY. Sedikit pun kami tidak akan berpaling,” tegasnya saat dihubungi Radar Tangsel.Com via sambungan telepon, Kamis (4/2/2021).
Pernyataan Wawan itu dilontarkan menjawab pertanyaan Radar Tangsel.Com terkait isu kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, apakah kader dan pengurus di Tangsel tetap setia. “Janji kami setia terhadap AHY tidak bisa dinodai dengan apa pun. Setia for AHY,” tandasnya.
Lebih lanjut, sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangsel ini menyatakan, nyawa dan darah adalah taruhannya untuk memperjuangkan Demokrat di bawah komando putera mantan Presiden RI SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tersebut. “Perjuangan kami kader Demokrat Tangsel tidak bisa dilunturkan dengan apa pun. Nyawa dan darah adalah taruhannya,” cetus anggota DPRD Kota Tangsel Komisi III (Bidang Keuangan) ini.
Saat ditanya, apakah DPC Partai Demokrat juga ditawari uang Rp 100 juta oleh oknum-oknum yang akan “mengkudeta” AHY? Loyalis sejati AHY ini menegaskan, jangankan Rp 100 juta, Rp 100 miliar pun tidak akan menggoyahkan kesetiaan kader dan pengurus DPC Demokrat Tangsel kepada putra mahkota SBY itu.
Karena, sambung ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangsel itu, imam Demokrat saatl ini adalah satu yakni AHY. “Kalau sudah ‘imama’ berarti ya satu imam yaitu AHY. Beliau dipilih secara konstitusional. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, kita harus sami’na wa’ata’na (mendengarkan dan patuh),” ucap politisi kelahiran Jakarta, 13 Agustus 1974 itu.
Politisi muda Demokrat yang terpilih menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Tangsel III (Ciputat) itu pun meyakinkan bahwa kader-kader dan pengurus DPC Demokrat Tangsel saat ini sangat solid. “Kita sangat solid. Harus solid. Makin dijajah makin solid kami,” wakil rakyat yang rajin turun ke masyarakat dan komunikatif dengan wartawan ini menegaskan.
Sementara itu, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyatakan, sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) telah menerima uang muka dari total Rp100 juta yang dijanjikan untuk menyukseskan upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Dijanjikan Rp 100 juta dan sudah ada yang terdistribusi sebagai pemberian awal,” ucap Herman.
Ia mengatakan, hanya segelintir DPC Demokrat yang terpengaruh dengan rayuan imbalan tersebut. Tetapi, dirinya enggan membeberkan DPC Demokrat kabupaten atau kota mana yang telah menerima.
Sebab, kata dia, saat ini kasus tersebut sedang dalam proses penelusuran di Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat. “Tentu sedang diproses di Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat,” paparnya.
Sebelumnya, politikus senior Partai Demokrat H. M. Darmizal mengaku tidak tahu soal imbalan Rp100 juta bagi pengurus di daerah agar mau mendukung upaya kudeta terhadap AHY. Ia harus membuktikan kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu.
“Enggak tahu ya (ada imbalan Rp 100 juta). Saya harus melakukan verifikasi dulu, klarifikasi ini benar apa enggak,” kilah Darmizal dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa lalu (2/2/2021).
AHY sendiri sebelumnya menandaskan bahwa pelaku yang ingin mengudeta kepemimpinannya di Demokrat tengah menargetkan 360 kader pemegang suara. Ia menyebut pengurus yang mau diajak akan menerima imbalan uang dalam jumlah besar.
Kata AHY, para pelaku meyakini aksinya akan sukses lantaran mengklaim telah mendapat dukungan sejumlah petinggi di lingkaran kekuasaan pemerintah. Kendati demikian, AHY belum yakin ada pejabat negara yang mendukung gerakan tersebut.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief menuding Moeldoko sebagai dalang kudeta AHY. Tetapi, Moeldoko membantah hendak mengambil paksa kepemimpinan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu.
“Kayaknya ini dagelan aja. lucu-lucuan, (bahwa) Moeldoko mau kudeta. Kudeta apaan yang mau dikudeta?” kilah Moeldoko dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Rabu lau (3/2/2021).
Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya mengembuskan adanya “kudeta” yang ingin menggulingkan dirinya dari ketua umum partai berlambang mirip logo Mercy itu. Nama-nama yang terduga terlibat itu kini mulai terungkap.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun lalu,” jelas AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin lalu (1/2/2021).
AHY pun menyinggung ada pejabat pemerintah yang berada di lingkaran Istana, yang diduga terlibat rencana “kudeta” ini demi kepentingan Pilpres 2024. “Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” terangnya.
Sambung AHY, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” ucap AHY.
AHY menyebutkan, sekelompok orang ini ingin mengganti Ketum PD melalui KLB. “Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” ujarnya.
Lalu, siapa orang- orang yang diduga terlibat rencana “kudeta” Ketum Demokrat AHY? Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut sosok orang dekat di lingkar Presiden Jokowi yang ingin mengambil kepemimpinan AHY adalah Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko.
“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” kata Andi Arief di akun Twitter-nya yang dibagikan ke wartawan, Senin (1/2/2021).
Elite PD lainnya, Rachland Nashidik, mengungkapkan nama-nama yang diduga terlibat kudeta menggulingkan Ketum AHY. Nama-nama tersebut terdiri dari kader aktif hingga eks kader.
Satu kader Demokrat yang masih aktif adalah Jhoni Allen Marbun, sedangkan kader yang sudah 6 tahun tidak aktif itu adalah Marzuki Alie, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi adalah M. Nazaruddin, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun lalu adalah Darmizal.
“Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Nazaruddin, dan Darmizal,” kata Rachland Nashidik.
Muldoko dan Marzuki Alie pun dengan tegas membantah terlibat rencana “kudeta” tersebut. (AGS)
