Lintas News-Diduga korupsi, mantan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Alex Noerdin diciduk penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Alex yang saat ini adalah anggota DPR RI itu “dicokok” setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Oleh penyidik, Alex ditangkap karena dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019. Pria yang pernah menjabat gubernur Sumsel dua periode itu langsung ditahan penyidik Kejagung RI.
“Penyidik meningkatkan status tersangka AN (Alex Noerdin),” ucap Kapuspenkum Kejagung, Leonard, kepada wartawan, Kamis (16/9/2021), di Jakarta.
Untuk diketahui, ada satu orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka: Muddai Madang selain Alex. Nah, Muddai Madang itu sendiri adalah merupakan wakil ketua umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Periode 2015-2019.
Begitu ditangkap, Alex langsung ditahan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahana (Rutan) Kejagung. Kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Alex menjabat gubernur Sumsel 2001 hingga 2012.
Sebelum ini, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan 2 tersangka terkait kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019. Kedua tersangka pun dijebloskan ke Rutan Kejagung.
“Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 2 orang tersangka terkait Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Tahun 2010-2019,” tegas Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/9/2021).
Kedua tersangka yang ditetapkan itu, ujar kapuspenkum, adalah CISS selaku direktur utama PDPDE Sumsel sejak 2008 dan direktur utama PDPDE Sumsel, yang telah menandatangani perjanjian kerja sama antara PDPDE Sumsel dan PT Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 22/F.2/Fd.2/09/2021 tanggal 08 September 2021.
Lalu, lanjutnya, tersangka kedua adalah AYH selaku direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) sejak 2009 merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan juga direktur utama PDPDE Sumsel sejak 2014, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 23/F.2/Fd.2/09/2021 Tanggal 08 September 2021. Kasus ini bermula pada 2010 saat pihak Pemprov Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari J.O.B PT. Pertamina, Talisman Ltd. Pasific Oil and Gas Ltd., Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak Dan Gas (BP MIGAS) atas permintaan Gubernur Sumsel.
Selanjutnya, berdasarkan keputusan kepala BP Migas tersebut, yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara itu adalah BUMD Provinsi Sumsel (Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatra Selatan (PDPDE Sumsel). Tetapi, dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15% untuk PDPDE Sumsel dan 85% untuk PT DKLN.
Penyimpangan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPK RI sebesar USD 30.194.452.79 (tiga puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan sen dolar Amerika Serikat) yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel. Juga, kerugian keuangan negara sebesar USD 63.750,00 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) dan Rp 2.131.250.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel. Pihak kejagung masih terus mengembangkan kasus ini. (AGS)
