LINTASNEWS – Kepala Biro Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Dedy Dwi Yuliantyo menyatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) yang saat ini digelar sejumlah oknum di Sumatera Utara (Sumut) adalah illegal dan inkonsitusional.
Menurutnya, KLB tersebut adalah upaya kudeta yang sengaja ditujukan untuk menggulingkan kursi Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
”KLB itu adalah gerakan yang illegal dan inkonstitusional. Perlu kita garisbawahi, KLB tidak bisa digelar dengan cara-cara yang kotor dan tanpa etika seperti ini,” kata Dedy yang juga lawyer itu di Jakarta, Jumat (5/3).
Menurut Dedy, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, KLB hanya bisa digelar atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau minimal dua pertiga jumlah DPD dan setengah jumlah DPC dan harus disetujui oleh Majelis Tiggi Partai.
Dari fakta ini, kata Dedy, sudah dipastikan bahwa KLB di Sumatera Utara itu tidak sesuai dan melanggar AD/ART Partai Demokrat.
“Hingga saat ini, Majelis Partai Demokrat sama sekali tidak mengeluarkan persetujuan apapun terkait pelaksanaan KLB yang digelar oleh sejumlah pengkhianat,” tandas Dedy.
Menurutnya, hingga saat ini seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat se Indonesia masih setia dan solid mendukung kepemimpinan AHY sebagai ketua umum. Mereka juga secara tegas menolak KLB.
“KLB itu jelas melanggar hukum dan membahayakan tatanan demokrasi di Indonesia jika dipaksakan. Apalagi ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hak serta kewenangan secara sah, apalagi melibatkan pihak eksternal,” tegas Dedy.
Seperti diketahui, segelintir mantan kader Demokrat sedang menggelar KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, hari ini. KLB ini digelar untuk mendongkel kepepimpinan sah AHY sebagai ketua umum.
Jauh sebelum hari ini, elite Demokrat sudah menyatakan ada gerakan kudeta di Demokrat. Bahkan, mereka menyebut manuver itu ditunggangi Kepala Staf Presiden Moeldoko serta melibatkan mantan kader seperti Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Alie.
Belakangan tujuh nama terakhir sudah dipecat oleh Partai Demokrat. (sak)
