LINTASNEWS – Gubernur Banten, Wahidin Halim, meminta bupati dan walikota di Banten, yang wilayahnya diberlakukan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), agar bertindak tegas terhadap pelanggarnya.
Sebab, kata pria yang akrab disapa WH ini, dalam sepekan ini di Tangerang Raya baru sebatas pembubaran kegiatan kerumunan. Belum ada penegakkan hukum yang dilakukan satgas bagi para pelanggar protokol kesehatan.
“Baru dibubarin aja di Tangerang. Belum ada tindakan hukum,” kata Wahidin kepada wartawan di Serang, Senin (18/1/2021).
Sebetulnya, PPKM sendiri memang tidak jauh berbeda dengan PSBB. Perkantoran dibatasi hanya 25 persen dan kegiatan perekonomian seperti mal dibatasi hingga pukul 19.00 WIB. Tapi memang ada pengetatan dibandingkan dengan aturan PSBB.
Sebetulnya, selain Tangerang Raya, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang pun harus menerapkan PPKM. Apalagi, sepekan ini daerah tersebut menjadi zona merah Corona.
“Zona merah itu otomatis masuk dalam instruksi Menteri Dalam Negeri, diawasi daerahnya,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Gubernur meminta walikota dan bupati tegas menjalankan teknis penerapan PPKM. Mereka dibantu oleh TNI dan polri untuk proses penegakan hukum bagi yang melanggar, baik itu orang per orang maupun badan usaha.
Tangerang Raya atau daerah mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangsel memang jadi wilayah yang menerapkan PPKM. Tiga daerah ini jadi langganan zona merah karena berdampingan dengan ibu kota.
Data mutakhir jumlah kasus konfirmasi se-Banten sampai hari ini pun mencapai 23.184 kasus dan masih ada 3.682 pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. (Mth)
