LINTASNEWS-Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Surya Tjandra melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi. Kunjungan itu untuk mengecek persiapan pembangunan infrastruktur pertanahan di Jawa bagian selatan, yakni Sukabumi.
Ya, kunjungan kerja Wakil Menteri (ATR)/Wakil Kepala (BPN), Surya Tjandra ke Sukabumi itu dilakukan pada Jumat (5/2/2021). Dalam kunjungannya, Surya Tjandra disambut dan didampingi
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi, Bernardus Wijanarko, lalu Kepala Seksi Hukum Pertanahan, Irwan Nusa dan pejabat-pejabat lainnya.
Surya Tjandra dalam kunjungannya itu menyatakan, salah satu wilayah yang berpotensi dalam mendukung pembangunan Jawa bagian selatan adalah wilayah Sukabumi. Maka dari itu, Surya Tjandra dalam kunjungan kerjanya kali ini melakukan survei ke kantor pertanahan yang ada di Wilayah Sukabumi, baik itu kota maupun kabupaten.
Adapun tujuan kunjungan kerja itu adalah untuk mendengar secara langsung kondisi pertanahan di Wilayah Sukabumi dalam mendukung pembangunan Jawa bagian selatan sekaligus meninjau kondisi infrastruktur dari kantor pertanahan setempat. Usai mendengar kondisi pertanahan di Wilayah Sukabumi, wamen ATR/waka BPN mengatakan bahwa untuk melakukan pembangunan di wilayah Sukabumi, terdapat tantangan yang cukup berat yaitu Sukabumi merupakan wilayah rawan bencana.
“Kalau di sini, saya kira tantangan terberatnya karena ini daerah rawan bencana,” pria kelahiran Jakarta, 28 Maret 1971 itu menyebutkan.
Jadi, wamen yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menegaskan, memang perlu menjadikan bencana tersebut bagian integral dari perencanaan pembangunan. “Di sini, enggak bisa asal. Nah, untuk bisa menjadi bagian integral harus paham peta geologisnya, data geologisnya, dan detail itu bisa nanti dikombinasikan dengan rencana tata ruang, jadi digabung di situ jadi sudah memahami itu,” papar pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) angkatan tahun 1995 itu.
Diungkapkan wakil menteri yang pernah mengenyam pendidikan hukum dalam program S2 di Universitas Warwick, Inggris, dan program S3 di Universitas Leiden, Belanda itu, instansi tata ruang langsung akan menata yang akan diikuti dengan pelaksanaannya yang efektif. Surya Tjandra lalu menandaskan bahwa daerah rawan bencana bukan berarti sama sekali tidak bisa dibangun.
“Tetapi, bisa dilakukan dengan strategi mitigasi di awal perencanaan. Dengan dasar itu kita akan punya dan bisa mengidentifikasi program-program terobosan yang memiliki multi player effect, bentuknya macam-macam apakah misalnya perkebunan, komoditas tertentu atau kawasan ekonomi khusus dengan pelayanan tertentu atau produk unggulan yang mau dikejar,” mantan calon legislatif DPR RI dari PSI Daerah Pemilihan Jawa Timur 5/Malang Raya (Kota dan Kabupaten Malang) itu berucap
Guna mendukung pembangunan Jawa bagian selatan itu, wakil menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia ke-1 yang dilantik pada 25 Oktober 2019 ini menegaskan, Wilayah Sukabumi memiliki potensi dan peluang. “Karena, ada beberapa program strategis nasional seperti pembangunan jalan tol dan pelaksanaan Reforma Agraria. Saya rasa di sini cukup punya banyak peluang karena ada beberapa program strategis nasional seperti pembangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Cianjur-Sukabumi). Kalau jadi, itu akan sangat mengakselerasi,” kata Surya Tjandra.
Pejabat pemerintah yang merupakan seorang tuna daksa dan bagian kaki kirinya terserang polio sejak berusia 6 bulan itu menyatakan, ada tantangan orang yang ingin ke Sukabumi. “Karena tantangan orang mau ke sini juga karena infrastrukturnya yang belum begitu baik sehingga terjadi kemacetan. Tapi, kata Pak Kakan macet ini disebabkan karena banyak sumber alam, artinya potensinya besar tapi harus dibantu pembangunan infrastruktur supaya lebih efektif dan efisien,” urainya.
Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi, Bernardus Wijanarko sangat mendukung adanya pembangunan Jawa bagian selatan. “Kantor Pertanahan dalam hal ini tentunya sangat mendukung dengan tugas dan fungsi kita, sisi penataan aset baik itu legalisasi aset maupun redistribusi tanah. Juga program Reforma Agraria terkait access reform-nya, di mana kita sudah memiliki wadah pelaksanaan Reforma Agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan kita akan lebih tingkatkan lagi koordinasi dengan GTRA di Kabupaten Sukabumi,” Bernardus Wijanarko menerangkan.
Ya, pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa bagian selatan atau yang biasa disebut dengan JBS memang mulai difokuskan lagi pada masa pemerintahan Jokowi. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antara Jawa bagian utara dan Jawa bagian selatan. (AGS)
