LINTASNEWS – Presiden RI Joko Widodo mewanti-wanti agar pemerintah daerah (pemda) untuk tidak asal menerapkan lockdown. Presiden yang akrab disapa dengan sebutan Jokowi itu yakin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro akan lebih efektif.
Jokowi juga mempertanyakan fungsi karantina wilayah atau lockdown yang mencakup satu kota.
“Jangan sampai karena virus hanya satu orang, satu RT, yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya dari kelurahan, yang di-lockdown satu kota. Untuk apa?” kata Jokowi saat Pembukaan Munas Apeksi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/2).
Jokowi meminta agar seluruh para wali kota memahami persebaran Covid-19 di wilayah masing-masing. Dia meminta agar setiap kepala daerah tahu sebaran kasus hingga tingkat RT dan RW.
Sehingga, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak salah sasaran. Jokowi menyampaikan lockdown skala mikro lewat PPKM bisa menekan laju kasus Covid-19.
“Kita memang harus bekerja lebih detil lagi. Lockdown skala mikro, mikro lockdown. Jadi, tidak merusak pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberi contoh lockdown skala masif di negara lain. Menurutnya, pembatasan semacam itu hanya akan merugikan semua pihak.
“Melihat proses proses yang dilakukan negara lain me-lockdown seluruh negara, lockdown satu provinsi, satu kota, ekonomi jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini,” terang Jokowi.
Sebelumnya, pemerintah kembali menerapkan PPKM di sejumlah kabupaten/kota di Jawa dan Bali. PPKM berlangsung pada 9-22 Februari.
Pada pembatasan kali ini, pemerintah berfokus pada pengawasan di tingkat RT-RW. Aparat keamanan dan petugas kesehatan akan berjaga di posko kelurahan/desa untuk memantau kegiatan masyarakat. (sak)
