LINTASNEWS – Pers harus tetap bertahan sebagai pilar keempat di negara demokrasi, meski mendapat tantangan berat dari pandemi COVID-19, kata Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari.
“(Pers) ini pilar keempat demokrasi, dia tidak boleh mati. Apa pun pilihannya, pers akan tetap hidup,” ujar Atal saat menjadi pembicara tentang Hari Pers Nasional yang disiarkan di TVRI, Jakarta, Rabu malam.
Ketum PWI mengatakan semua orang tentu merasakan jika industri media mulai “ambruk” satu per satu akibat diterpa pandemi COVID-19, seperti sejumlah industri-industri lainnya.
“Karena pandemi, ada satu-satu rontok, begitu ya? Nah, sebenarnya ini yang perlu kami diskusikan nanti di Hari Pers Nasional (HPN), di konvensi terutama. Kita lihat, seperti apa nanti kita ke depan ini,” kata Atal yang juga Penanggung Jawab HPN 2021.
Senada dengan Atal, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengatakan bahwa pers tentu harus terus melakukan inovasi untuk menghadapi setiap tantangan yang datang.
Oleh karena itu, ia meminta esensi dari peringatan Hari Pers Nasional tersebut yakni inovasi menjadi kata kunci yang harus selalu digelorakan oleh para insan pers di Tanah Air.
“Kendaraan boleh berubah, tapi muatannya tetap (sama). Esensi dari peringatan Hari Pers itulah yang harus tetap digelorakan, khususnya di HPN 2021,” kata Nuh.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Widodo Muktiyo mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik adanya Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari.
Ia mengatakan pers di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, bahkan salah satu pilar yang ikut berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Saat ini pers nasional juga diharapkan memiliki semangat yang sama untuk berjuang bersama para pemangku kebijakan lainnya untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan sebaik-baiknya.
Menurut dia, pandemi COVID-19 menjadi tantangan baru untuk dunia pers sehingga perlu bertransformasi dalam memotret serta menjembatani komunikasi antara pemerintah, para stakeholder, dan masyarakat.
Namun, pemerintah berharap transformasi itu tidak mengurangi kekhidmatan dan mengurangi esensi pers sebagai pilar keempat di dalam demokrasi.
“Dan (pers) bersama-sama dengan pemerintah, khususnya untuk menangani COVID-19 ini,” kata Widodo. (SAK)
